Home Berita PSGA IAIN Manado Ikuti Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Sulawesi Utara

PSGA IAIN Manado Ikuti Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Sulawesi Utara

by admin

LP2M IAIN Manado- Selasa (31/8/2021) Sekretaris LP2M/Kepala PSGA LP2M IAIN Manado, Lies Kryati, M. Ed bersama Nur Alfiyani, M.Si (Fungsional Utama LP2M IAIN Manado) memenuhi undangan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi vertical, Organisasi Wanita dan Perguruan Tinggi/Akademisi. Materi pada kegiatan ini disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber.

Ibu Winda Winowatan selaku Narasumber pertama yang merupakan Wakil Sekretaris Jaringan Nasional Anti TPPO memaparkan materi “Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Beliau mengungkapkan beberapa fakta TPPO di Provinsi Sulawesi Utara yang terbilang cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai KTPA serta TPPO serta penggunaan gadget yang tidak terkontrol oleh para remaja sehingga seringkali menjadi target para pelaku tindak kejahatan maupun perdagangan orang.

Adapun narasumber kedua adalah Direktur Ditreskrimum Polda Sulut, Bapak. AKBP Gani Siahaan yang pada saat itu berhalangan hadir sehingga diwakili oleh staf beliau. Materi yang disampaikan adalah mengenai “Penanganan dan Gakkum Kasus TPPO dengan Pelibatan Masyarakat”. Peran aktif dari masyarakat sangat diharapkan terutama terkait penyampaian informasi yang berkaitan dengan TPPO.

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh narasumber, hasil dari tanya jawab serta masukan dan saran dari seluruh peserta dalam Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi, maka direkomendasikanlah hal-hal sebagai berikut:

  1. Peran para pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Organisasi/Lembaga, Perguruan Tinggi/Sekolah dan Masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan mengefektifkan tim kerja dan Hotline TPPO;
  2. Peran Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada Mahasiswa dan Siswa dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
  3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyimapkan Guru Bimbingan Konseling (BK) karena sudah banyak yang purna tugas;
  4. Sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara dalam mengkampanyekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sampai ke dasa wisma;
  5. Pengalokasian anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah, Organisasi, Lembaga dan Instansi untuk pencegahan, penanganan kekerasan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan surat rekomendasi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi oleh Dr. Jenny Winokan (Koordinator KS PK-BKKBN Prov. Sulawesi Utara), Pdt. Herlina Manoppo (TP-PKK Prov. Sulawesi Utara), Lies Kryati, M.Ed (Sekretaris LP2M/Kepala PSGA LP2M IAIN Manado), dan Dra. Marlina Ktihokang, M.Pd (SMA Negeri 7 Manado). (Nur Alfiyani, M.Si)

You may also like