LP2M IAIN Manado- Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis . Bawaslu merupakan Badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan tersebut di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga pengawas tps.

Beberapa isu penting yang dapat mempengaruhi kualitas Pemilu/Pilkada adalah ketika kontestan (peserta Pemilu/Pilkada) membangun keterpilihan dengan cara transaksional atau politik uang, menggunakan atau mempolitisasi isu SARA dalam mempengaruhi pemilih, kampanye hitam (black campaign) dengan menyebar info kebohongan (hoax), serta melanggar aturan Pemilu dalam kontestasi.

Foto bersama Team PSGA LP2M IAIN Manado dengan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara di Hotel Sutanraja, Minahasa Utara 28 Agustus 2020

Sementara itu, dari sisi penyelenggara Pemilu sendiri pun seringkali terjadi ketidak netralan dan ketidak profesionalan yang kemudian berujung pada memanipulasi hasil Pemilu.  Netralitas tidak hanya dibutuhkan dari sisi penyelenggara Pemilu saja, netralitas juga diperlukan pada aspek pemerintah/TNI/Polri agar tidak terjadi politisasi kebijakan dalam Pemilu. Aspek pemilih juga tidak luput dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kualits Pemilu/Pilkada, yaitu ketika pemilih memiliki informasi yang minim terhadap Pemilu, pemilih memiliki akses yang minim dalam menggunakan hak pilih, adanya intimidasi terhadap pemilih, pemilih yang masih permisif terhadap politik uang serta partisipasi pemilih yang masih minim dalam mengikuti Pemilu/Pilkada. Untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut, Bawaslu diberikan tugas, wewenang dan kewajiban menurut UU No 7 tahun 2017, sebagai berikut: Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap (pelanggaran pemilu & sengketa proses pemilu); Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu; Mencegah terjadinya praktik politik uang; Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta  dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; Mengawasi pelaksanaan putusan; keputusan di wilayah provinsi ; Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; Mengevaluasi pengawasan Pemilu; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, Bawaslu kemudian mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan oeh masyarakat tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, melainkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum Pemilu termasuk di dalamnya melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang disaksikan/diketahui. Masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan proses pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Kecurangan merupakan tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih. Semakin banyak terjadinya kecurangan maka semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas Pemilu. Adapun data laporan pelanggaran Pemilu dan Pilkada di tahun 2015 sampai tahun 2019 memperlihatkan bahwa  pada tahun 2015 terjadi pelanggaran sebesar 2757, pada tahun 2017 sebesar 1543, pada tahun 2018 sebesar 2566, dan  pada tahun 2019 sebesar 4506. Pelanggaran Pemilu dan Pilkada terus mengalami peningkatan sehingga Bwasalu mengharapkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi tidak hanya dalam memeberikan suara pada saat proses pemilihan namun ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan karena Pilkada yang sesuai dengan azas LUBER DAN JURDIL akan melahirkan Pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat sehingga masyarakat harus memastikan calon pemimpinnya menggunakan cara-cara yang bersih dan jujur dalam meraih kemenangan.

Foto bersama Ketua PSGA LP2M IAIN Manado [Lies Kyarti, M.Ed] dengan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara di Hotel Sutanraja Minahasa Utara 28 Agustus 2020

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu mengadakan Sosialisasi Kelembagaan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan Bawaslu berkewajiban untuk mendorong secara aktif peran serta masyarakat untuk mengawasi Pemilu. Bawaslu juga menyediakan informasi sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/laporan pelanggaran Pemilu. (Nur Ulfiyani)